Nopri
PANGKALPINANG - Pemangku kebijakan di pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dituntut dapat membuat inovasi yang berdampak ke peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, pasca kewenangan pertambangan telah ditarik pemerintah pusat.
Pemanfaatan potensi monazite atau tanah jarang yang banyak tedapat di Babel, dinilai tepat menjadi solusi. Demikian hal ini disampaikan Asosiasi Penambang dan Pengolah Pasir Mineral Indonesia (Atomindo) seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Babel, Rabu (3/2) kemarin.
Ketua Atomindo Darman menyebutkan, dengan pemanfaatan tanah jarang, banyak multiefek yang didapatkan terutama untuk peningkatan taraf ekonomi masyarakat yang sedang kesulitan di tengah himpitan pandemi Covid-19. "Dampaknya ya tetap ke masyarakat. Karena kita ini sudah dianugerahi kekayaan SDA, tinggal dikelola aja sehingga ada nilai ekonomisnya, " tuturnya.
Pihaknya pun berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) dapat mempertimbangkan hal tersebut sehingga ada regulasi untuk memulai pemanfaatan logam tanah jarang ini. "Ada peluang untuk daerah, dan ini yang kita diskusikan tadi, " kata Darman.
Ia juga menambahkan, berkenaan dengan SDM, di Babel sudah siap begitu juga dengan hilirisasinya yang banyak digunakan sebagai bahan baku teknologi. "Jadi ini bukan mimpi lagi, kita mampu untuk memulainya. Ini inovasi, tinggal regulasinya saja, " tukasnya.(*)
Updates 
