Komnas HAM Dukung TNI Polri Lakukan Pengamanan di Papua

Komnas HAM Dukung TNI Polri Lakukan Pengamanan di Papua

Jakarta - Komnas HAM tidak pernah setuju penarikan personil TNI Polri yang bertugas di Papua karena  salah satu pelindung HAM itu TNI Polri, kalau TNI-Polri tidak mengambil peran, tentu masyarakat kita akan mengalami berbagai tindakan persekusi kekerasan dan lain-lain. 

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik pada acara Rapim  TNI-Polri tahun  2021 beberapa waktu yang lalu yang di tayangkan melalui Chanel  YouTube Tribrata Humas Polri, Senin ( 15/2/21).

 Ketua Komnas HAM mengatakan bahkan mensinyalir bahwa  ada pihak - pihak yang justru melemahkan kekuatan TNI dan Polri dalam menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. “Bagaimana mungkin TNI Polri dipulangkan dari Papua sementara ada masalah di sana, " ujarnya

Ahmad Taufan Damanik juga mengatakan bahwa terkait kasus kekerasan yang terjadi dalam penanganan Papua, Komnas HAM mengakui kekerasan juga terjadi dilakukan dari KKB bahkan KKB kadang-kadang sangat brutal melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil. "Karena kita negara yang berdaulat tentu kalau ada kelompok tertentu bersenjata apalagi melakukan tindakan-tindakan melawan hukum mengganggu masyarakat, stabilitas politik, tentu itu kewajiban TNI - Polri untuk melakukan langkah efektif dan terukur, sesuai dengan standar hak asasi manusia, " ungkap Ahmad Taufan Damanik. 

Ketua Komnas HAM  menegaskan bahwa sebagai salah satu institusi yang melindungi HAM, TNI-Polri harus diperkuat Di Papua, sebagai wujud kehadiran Negara dalam menjamin keamanan masyarakat Papua yang di teror dan menjadi korban beringasnya KKB.

Hal senada pernah juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam konferensi pers, (Rabu 21/10/2020). Saat itu Mahfud membantah kabar masyarakat Papua menginginkan TNI-Polri agar segera angkat kaki dari Bumi Cendrawasih. Justru kehadiran aparat di daerah yang belakangan ini sudah diisi aparat juga tak lepas dari permintaan masyarakat Papua itu sendiri. 

"Keliru kalau orang Papua meminta agar aparat TNI-Polri ditarik dari Papua. Kalau rakyat sendiri justru minta agar ada perlindungan yang bisa mengamankan mereka. Yang minta-minta itu KKB, ” ujar Mahfud saat itu,

Menurutnya, masyarakat Papua membutuhkan perlindungan dari negara, dalam hal ini oleh TNI dan Polri. Sehingga, banyak aparat TNI dan Polri yang diperbantukan dari daerah lain untuk menjaga situasi di Papua.  

Hal yang disampaikan ketua Komnas HAM dan Menko Polhukam ini, sekaligus sebagai jawaban dari pandangan Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid yang mendorong supaya DPR mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua yang selama ini dilakukan TNI-Polri. Sebab menurut dia, pendekatan yang dilakukan TNI-Polri membuat warga semakin ketakutan dan memperburuk kepercayaan masyarakat Papua tehadap pemerintah.  (Ril/Rikky Fermana). 

Komnas HAM
Rikky Fermana

Rikky Fermana

Previous Article

DPC Partai Demokrat Belitung Timur Menolak...

Next Article

Polda Babel dan GPS Babel Bagikan Sembako...

Related Posts

Peringkat

Profle

Nanang Suryana

Satria Ferry Sonarya

Satria Ferry Sonarya verified

Postingan Bulan ini: 202

Postingan Tahun ini: 243

Registered: Dec 5, 2020

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 184

Postingan Tahun ini: 426

Registered: Sep 22, 2020

Agung Setiyo

Agung Setiyo

Postingan Bulan ini: 124

Postingan Tahun ini: 247

Registered: Jan 6, 2021

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 99

Postingan Tahun ini: 197

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Indra Gunawan

Terkait Perkelahian Pelajar Berakhir Maut, Edi Mulyono: Bahasa dalam Pemberitaan itu Terlalu Berlebihan
Gantung Diri Bersama, Pasangan Kekasih di Toraja Utara ini Tinggalkan Sebuah Surat
Lagi, Warga Jeneponto Bunuh Diri Diduga Minum Racun Gramaxone
Diduga Terima Order Penangkapan, Penyidik Polres Tanah Datar Dilaporkan Ke Bawassidik Polda Sumbar

Follow Us

Recommended Posts

Mantan Honorer RSUD Depati Hamzah Lapor Ke Kejati Babel, Ini tanggapan dr Fauzan
Pembagian BLT DD Pertama di-Belitung Timur di-Desa Batu Penyu, Ida Lesnawati : Fokus BUM Des
Belitung Timur Punya Jubir COVID-19 Sejak Maret 2020, Ikhwan Fahrozi: Saya Bukan Jubir Saya Perwujudan Pemerintah Daerah
Desa Batu Penyu Bagikan BLT DD, dengan Peroleh Reward DD dari Pemerintah Pusat 
Kadiv Humas Polri Jelaskan Virtual Police Bekerja Untuk Ciptakan Medsos Bersih dan Sehat